Forum Kota Solo Sebut SE Wali Kota 8 Januari 2021 Tentang PSBB Tak Penuhi Rasa Keadilan

Forum Kota Solo Sebut SE Wali Kota 8 Januari 2021 Tentang PSBB Tak Penuhi Rasa Keadilan
SE PSBB solo

Solopos.com, SOLO – Circular atau SE Guardian Kota Solo Nomor 067/036 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Mengendalikan Penyebaran Covid-19 Solo atau PSBB tanggal 8 Januari 2021 dinilai tidak memenuhi rasa keadilan.

Pendapat tersebut disampaikan aktivis Forum Kota Solo, Guntur Wahyu Nugroho, saat diwawancara Solopos.com melalui telepon Whatsapp, Senin (11/1/2021) sore. Ia menilai Walikota Solo SE tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Pasalnya, SE Walikota Solo tersebut melebihi subjek rujukan hukum yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01/2021 tentang Penegakan Batasan Kegiatan Pengendalian Penyebaran Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur Pedoman PSBB.

Walikota Solo Keluarkan Surat Edaran Baru: Jam Buka Usaha Kuliner Tidak Terbatas

Subjek hukum Walikota SE melebihi subyek hukum Inpres No 01/2021 yang menjelaskan bahwa penutupan operasional pada pukul 19.00 WIB adalah mal dan pusat perbelanjaan. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri. , tidak ada penjual makanan dan minuman yang biasanya buka hingga larut malam, ”ujarnya.

Guntur bisa memahami kapan pemerintah pusat melalui Instruksi Kementerian Dalam Negeri mengatur jam operasional mal dan pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 WIB. Karena biasanya mulai beroperasi mulai pukul 09.00 WIB atau 10.00 WIB.

Pelaku Usaha Kecil

Namun di Solo banyak sekali pelaku usaha kecil yang jam operasinya dimulai sore hari sehingga jika SE PSBB 8 Januari dilaksanakan tidak adil bagi mereka.

Jam Buka Tak Terbatas Bisnis Kuliner Solo, Satgas Covid-19: Break Prokes, Bubar!

“Ya, seperti angkringan atau pedagang keliling, pedagang kaki lima, warung pinggir jalan. Mereka mulai beroperasi dari sore hingga malam. Bagaimana bisa disuruh tutup warung pada pukul 19.00 WIB. Artinya Walikota SE tidak memberi pengertian kepada mereka. keadilan, "katanya.

Baca:  Infografik: Semua tentang Saham, Tertarik Coba?

Guntur menilai perlu ada kebijakan keleluasaan bagi pedagang kecil yang biasanya beroperasi pada malam hari. Walikota SE harus bisa mengatur secara adil setiap elemen masyarakat. Kalau tidak seperti itu, dia tidak bisa membayangkan bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan.

“Kalau begitu saudara-saudaraku agar bisa mencukupi kebutuhan pangan keluarga? Selama ini mereka tidak pernah mengganggu Pemerintah Kota Solo dan APBD. Bahkan mereka menyumbangkan pendapatan ke daerah melalui retribusi. Malah Pemkot menjawab seperti ini, ”sesalnya.

PSBB Jawa-Bali Dimulai! Tempat Ibadah Solo Kencangkan Batasan

Berpotensi Melawan

Merujuk pada pandangan tersebut, Guntur menilai SE Walikota 067/036 perihal PSBB berpotensi ditentang oleh pelaku usaha kecil di Solo jika ada razia atau penertiban tim gabungan.

Selain itu, ia menilai SE sebagai kebijakan yang biasanya digunakan untuk mengatur lingkup internal suatu organisasi. Dalam hal ini ia mencontohkan Surat Edaran yang mengatur ruang lingkup pemerintahan.

Pajero hilang kendali dan mengalami kecelakaan di tol sragen, pengemudi meninggal dunia

Di sisi lain, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo telah merevisi SE 8 Januari 2021 dengan SE baru diterbitkan pada Senin (11/1/2021). SE terbaru ini mengatur bisnis kuliner seperti warung hik, PKL, cafe, resto, dan sejenisnya, yang tetap bisa buka sesuai jam operasionalnya masing-masing.

Mereka tidak lagi harus menutup usahanya paling lambat pukul 19.00 WIB sebagaimana ditetapkan dalam SE 8 Januari 2021. SE ini berlaku mulai Senin dan seterusnya.

Posting Panggilan Forum Kota Solo SE 8 Januari 2021 Tentang PSBB Tidak Memenuhi Rasa Keadilan muncul pertama kali di Solopos.com.