Langgar Konstitusi dan UU No. 40/1999, Komunitas Pers Persoalkan Maklumat Kapolri

Langgar Konstitusi dan UU No. 40/1999, Komunitas Pers Persoalkan Maklumat Kapolri
Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis (tengah) yang dinilai Komunitas Pers melanggar hak-hak warga negara yang dijamin UUD 1945. (Antara)

Solopos.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis dinilai mengabaikan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, Komunitas Pers yang terdiri dari Ikatan Jurnalis Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Wartawan Foto Indonesia, Forum Pemimpin Redaksi, dan Ikatan Media Siber Indonesia sepakat meminta Kapolri untuk mencabut Pasal 2d Deklarasi Nomor: Mak / 1 / I / 2021 yang dianggap melanggar konstitusi dan UU No. 40/199 tentang Pers.

Komunitas Pers menilai Pasal 2d Deklarasi Kapolri yang ditandatangani 1 Januari 2021 mengancam tugas pokok jurnalis dan media massa. “Fatwa tersebut mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya menjalankan fungsi mencari dan menyebarluaskan informasi kepada publik, termasuk tentang FPI. [Front Pembela Islam]. Para jurnalis & # 39; hak untuk mencari informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ”kata Komunitas Pers seperti dilansir Kantor Berita Antara, Jumat (1/1/2021).

Tampil untuk mewakili Komunitas Pers Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, Ketua Umum AJI Abdul Manan, Ketua Umum IJTI Hendriana Yadi, Sekjen PFI Hendra Eka, Ketua Forum Redaksi Kemal E. Gani, dan Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut.

Pemilik Pencuri Motor Kera Ketahuan, Viral …

Berdasarkan SK Kapolri, ada empat poin yang disampaikan terkait kepatuhan terhadap larangan aktivitas, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Namun Pasal 2d dinilai dapat mengancam tugas pokok jurnalis dan media massa untuk mencari dan menyebarluaskan informasi kepada publik, termasuk tentang FPI.

Dalam Pasal 2d, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis bertanya kepada publik tidak mengakses, mengunggah dan menyebarkan konten terkait FPI, baik melalui situs web dan media sosial. Ketentuan ini mengabaikan UU No. 40/1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) UU Pers secara jelas menjamin kebebasan pers dan bahwa pers nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Baca:  Beda 4 Tahun, Intip 9 Gaya Pacaran Dinda Kirana dan Naufal Samudra

Menentang Konstitusi

Dengan pasal 2d dalam Deklarasi Kapolri, polisi bisa memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI. Pasal ini juga dapat dikategorikan sebagai larangan menyiarkan yang bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pers.

Bukan hanya melanggar ketentuan terkait UU Pers, fatwa Kapolri bahkan bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. Pasal 2d dalam Deklarasi Kapolri dianggap bertentangan dengan hak warga negara yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

Inilah Tips Membeli Rumah Menurut Feng Shui

Atas dasar itulah Komunitas Pers bertanya kepada Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis mencabut Pasal 2d dalam Keputusan Kapolri Nomor: Mak / 1 / I / 2021.

Sementara itu, Polri mendalilkan bahwa keputusan tersebut untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat setelah keluarnya keputusan bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Pasalnya, kegiatan FPI dilarang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor. 220-4780 tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 tahun 2020; 264 tahun 2020; KB / 3 / XII / 2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

KLIK dan SUKA untuk lebih banyak berita Solopos

Postingan tersebut Melanggar Konstitusi dan UU No. 40/1999, pers yang mempertanyakan informasi Kapolri muncul pertama kali di Solopos.com.